Selamat Datang di Blog PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Takalar Alamat : Jln. Syeh Yusuf no. 2C, Takalar, email : pnpmmp.takalar@gmail.com atau siaran Radio FM Lipang Bajeng Takalar Tiap Hari Senin s/d Jumat Jam 08.00 pagi

Senin, 09 Desember 2013

TRANSFARANSI PADA PROSES SELEKSI CALON PENGURUS UPK KEC PATTALASSANG




 

Dalam dua bulan terakhir, FK dan FT bersama PJOK dan BKAD disibukkan dengan agenda kegiatan seleksi bakal calon pengurus UPK. Hal tersebut bermula tatkala bendahara UPK ‘naik kelas’ dinyatakan lulus sebagai FK dan telah ditempatkan oleh SatkerProp PNPM MPd SulSel pada lokasi tugas di Kab Jeneponto sejak bulan oktober 2013. Sehingga sejak saat itu praktis hanya ada 2 orang pengurus UPK yang bertugas.
            Proses seleksi bakal calon pengurus UPK mendapatkan respon positif Tim Faskab. Salah satu aspek dalam proses seleksi yang patut direplikasi adalah penerapan prinsif Transfaransi pada semua alur tahapan proses seleksi. Selain Transparansi, juga diterapkan prinsif partisipasi, akuntabilitas proses dan hasil-hasilnya, Demokratis dan Kesetaraan Gender. Bahkan keanggotaan tim seleksi dan kegiatan tahapan seleksi disepakati dalam rapat konsolidasi yang juga tak lepas dalam pantauan tim Faskab.
 Walhasil, meskipun proses seleksi terkesan lama, namun kualitas proses seleksi patut mendapatkan apresiasi.
Dari aspek kualifikasi peserta diperoleh gambaran yang cukup refresentatif. Peserta yang memasukkan lamaran sebanyak 10 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang Perempuan. Peserta yang mengikuti Test tertulis, lisan dan simulasi sebanyak 8 orang. Terdapat 50% peserta berlatar belakang pendidikan Strata Satu ( S-1 Jurusan Ekonomi dan Komputer). Sekitar 35% peserta memiliki pengalaman sebagai pelaku aktif PNPM di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan (BKAD, TPK dan KPMD/K). sebanyak 100% peserta menyatakan komitmen bilamana terpilih sebagai pengurus UPK akan menjalankan tugas secara purna waktu.

Tahapan Seleksi
            Proses seleksi bakal calon pengurus UPK melalui tahapan :
1. Sosialisasi atau pemasyarakatan info lowongan kerja pada publik per tanggal 18 Oktober 2013;
2.    Penerimaan dan Penilaian berkas lamaran peserta;
3.     Test tertulis dengan bobot Nilai 20
4.     Test lisan/ Interview dengan bobot Nilai 40
5. Test simulasi/ Praktek aplikasi Program Ms-Word dan Ms-Exel, dengan bobot Nilai 40
6.      Rekapitulasi penilaian peserta
7.    Sosialisasi/ Uji Publik nama – nama 3 terbaik calon pengurus UPK
8.     Pemilihan dan Penetapan pengurus UPK pada forum MAD
Kegiatan tahapan seleksi masih berproses. Dalam waktu dekat, pada proses Uji Publik, masyarakat akan bertindak sebagai ‘juri’ yang akan menilai 3 orang peserta terbaik. Kualitas personal peserta akan diuji oleh publik apakah masuk kategori ‘terpuji’ atau sebaliknya ‘tercela’. Apakah karakter personalnya tergolong  ‘Positif List’ atau sebaliknya ‘Negatif List’. Hak Klarifikasi nampaknya akan dimamfaatkan oleh peserta jika  merasa dirugikan oleh penilaian masyarakat.
Apapun hasilnya Praktek penerapan Transparansi akan lebih menggairahkan dinamika kualitas pemberdayaan masyarakat, misalnya pada aspek partisipasi masyarakat. Dan seyogyanya kualitas transparansi dan partisipasi akan mendorong kualitas akuntabilitas atau pertanggungjawaban kualitas proses dan kualitas hasil kegiatan Dari Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM). Surya, 23 Nov 2013.


Minggu, 24 Juni 2012

Pelatihan Kades/Lurah dan BPD/LPM Tahun 2012

Pelatihan Kades/Lurah dan BPD/LPM PNPM Kab. Takalar Tahun 2012 untuk region Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Polombangkeng Utara dan Kecamatan Sanrobone dilaksanakan di Hotel Bumi Asih Makassar tanggal 22 - 23 Juni 2012. Kegiatan ini yang dibuka oleh Bupati Takalar yang diwakili oleh Kepala BPMD Kab. Takalar Bapak Drs. H. Nawir Majjaga, M. Si.

Dalam pembukaan Pelatihan Kades dan BPD Kepala BPMD menyatakan agar dapat berperan lebih pro aktif dalam setiap kegiatan PNPM mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, dan tidak melakukan intervensi negatif utamaya dalam pengelolaan keungan kegiatan prasarana, sehingga dapat terhindar sanksi lokal Desa/Lurah dan dapat berimbas ke sanksi lokal Kecamatan. Adanya pengaduan dari masyarakat baik secara lisan dan langsung ke Kabupaten , menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli dan memahami hak dan kontrol publik dari masyarakat.

Adapun materi dari pelatihan ini antara lain  Refleksi Topoksi Kades/Lurah dan BPD/LPM, Review Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kab. Takalar, Verifikasi Proposal Kelayakan Usulan Kegiatan Ekonomi, Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa dan RKTL, dengan nara sumber dari Kabid Pemerintahan Desa, Kepala Unit BNI Takalar dan Team Faskab Takalar.

Dari pelatihan ini diharapkan agar Kades/Lurah dan BPD/LPM dapat memahami topoksinya dan kegiatan PNPM Kab. Takalar, Jenis kegiatan   yang dibutuhkan oleh masyarakat dan komitmen Kabupaten terhadap kegiatan PNPM Tahun 2012, memfasilitasi bantuan dana dari UPK dan Perbankan untuk kegiatan Ekonomi  , dapat membuat lebih produktif lagi dalam pembuatan Perdes dan Keputusan Desa serta menyusun RKTL tentang Perdes pengelolaan Pelestarian kegiatan PNPM dan diharapkan agar Kades/Lurah dan BPD/LPM dapat lebih pro aktif dan berperan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelestraian, semoga...

Kamis, 12 April 2012

Sistem On Line di UPK


Wacana ini adalah gagasan dari teman-teman fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di Kab. Takalar, dengan tujuan pengendalian dana bergulir/SPP, antisipasi secara dini jika terjadi penyimpangan dana di pengurus UPK dan Klp. SPP, monitoring penanganan tunggakan bermasalah dan memudahkan dalam pengawasan keuangan UPk oleh BP-UPK.

Mengapa sistem ini harus digunakan tentunya, dengan menggunakan pelaporan secara manual (excel) yang hanya dilakukan pelaporan ke Kabupaten setiap akhir bulan dan sempitnya waktu hanya 4 hari saja waktu untuk melakukan validasi dan kompilasi dari laporan UPK tersebut, sehingga hasilnya tidak maksimal, sekalipun ada aplikasi DB-Ekonomi, namun aplikasi ini mempunyai kelemahan karena berbasis Desa dan Kecamatan, sehingga transaksi yang terjadi di tingkat kelompok tidak tergambarkan dengan jelas.

Selain itu seiring dengan waktu, modal UPK semakin lama semakin bertambah, sementara untuk format laporan UPK dalam bentuk excel telah dilaksanakan sejak tahun 2005 (PPK Phase IIIB), sedangkan untuk aplikasi DB-Ekonomi diterapkan sejak tahun 2007 (PNPM-PPK) dan saat ini telah mengalami revisi akibat semakin bertambahnya varian kegiatan yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan.
Berdasarkan data yang ada di Sulsel ada UPK yang mengelola dana hingga lebih 4 Milyar, itu artinya setiap bulan bisa terjadi transaksi minimal 360 juta dan sehari bisa terjadi transaksi minimal 30 juta. Disisi lain pengurus UPK banyak yang sudah senior menjadi pengurus sejak tahun 1998(PPK I) atau tahun 2007 (PNPM-PPK), sementara fasilitatornya orang baru kemarin bergabung di program, tentunya kondisi ini semakin tidak seimbang, sehingga perlu dibuat sistem pengendalian yang dilakukan oleh Team Faskab lebih baik, mudah, cepat, akurat dan valid.

Berdasarkan fakta yang ada saat ini penyimpangan yang terjadi oleh pengurus UPK Modusnya semakin lama semakin rapi, dan prosesnya berlangsung lama sehingga penyimpangan dananya juga semakin besar. Tentunya kondisi semacam ini terjadi akibat lemahnya pengawasan, mentalitas dan moralitas pengurus UPK semakin menurun dan sistem yang lemah.

Dengan menggunakan Aplikasi DB-SPP maka kita dapat memperbaiki Sistem, sehingga pengawasan dan pemeriksaan laporan UPK dan transaksi dapat lebih mudah dan bisa dilakukan oleh FK/FT, BKAD, PJOK, BP-UPK dan Team Faskab, sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dana oleh Pengurus UPK dan Kelompok.

Mekanismenya aplikasi DB-SPP ini dimulai dengan input data Kelompok, data Pembayaran Kelompok dan Input data Kondisi Rekening, hasil input data tersebut dieksport dan di kirim via email, untuk tahap awal kami akan lakukan setiap hari Jumat paling lambat pukul 17.00 Wita, seiring dengan waktu dan penyempurnaan program, nantinya akan dikirim setiap hari , juga paling lambat pukul 17.00.
Dari data yang dikirim ketiga data tersebut dapat dilakukan cros cek dan dibandingkan dengan data manual dan laporan UPK untuk setiap bulannya. Selain itu dapat juga di lihat perkembangan penanganan tunggakan bermasalah.
Kami sadari bahwa aplikasi ini DB-SPP akan menimbulkan pro dan kontra bagi pelaku, demikian pula aplikasi dibuat sangat simpel dan sederhana masih jauh dari kesempurnaan, diharapkan dengan masukan dari teman-teman akan memberi kostribusi untuk penyempurnaan aplikasi ini dimasa datang